| Permenkes 149/2010 | Topic List < Prev Topic | Next Topic > |
Re: Permenkes 149/2010
sumber :http://health.groups.yahoo.com/group/dokter-ina/message/3429
Terima kasih Dr Lina, saya baru mengerti kenapa menurut teman saya di depkes
Permenkes ini masih akan direvisi. Apa benar alasan PB IDI hanya supaya "praktik dokter umum lebih memasyarakat"? Sungguh menggelikan. Untuk membenarkan pembatasan wewenang bidan dalam pelayanan KB (atau paling tidak untuk meyakinkan SAYA kenapa pembatasan ini bisa dibenarkan), PB IDI perlu menjawab beberapa pertanyaan berikut: 1. Continuity of care Saya melihat pelayanan KB dan persalinan ada dalam satu continuum. Logis sekali kalau seorang bidan (praktik swasta) melayani seorang ibu dalam continuum ante-post partum. Kalau seorang ibu ingin menjarangkan kehamilan pasaca melahirkan, kenapa harus dikirimkan ke dokter? 2. Pencapaian program KB Ini alasan terkuat saya kenapa bidan (praktek swasta) sebaiknya diberi wewenang memberikan pelayanan KB. Sekarang, pelayanan KB lebih banyak didukung oleh sektor swasta ketimbang pemerintah. Unmet need pelayanan KB di Indonesia ada sekitar 8% (WHO, 2003). Per tahun 1997, lebih dari 40 persen pelayanan KB dilakukan oleh pelayanan swasta (USAID 2006), di antara orang miskin sekitar 45 persen dari pelayanan swasta ini diberikan oleh bidan praktek swasta (Schoemaker 2005). Saya tidak punya angka absolutnya, tapi ini pasti bukan jumlah yang sedikit. Sekarang bandingkan dengan cakupan dokter dan bidan. Kita punya 80,000an dokter dan 200,000an bidan. Apakah PB-IDI bisa menjamin yang 45 persen ini 100 persen akan tertangani oleh dokter? Belum lagi kita bicara tentang unmet need pelayanan KB sebesar hampir 9 persen (WHO 2003). 3. Historis Saya pikir kemajuan profesi bidan sekarang banyak sekali ditentukan oleh keinginan kuat pemerintah mengendalikan jumlah penduduk. Saya juga yakin, biaya yang dikeluarkan untuk melatih bidan supaya bisa melayani KB tidak sedikit. Lalu sekarang harus mengeluarkan uang untuk melatih (kembali) dokter? Saya bingung sekali, kenapa Kemenkes bisa mengeluarkan kebijakan yang a-historis seperti ini. Apakah Kemenkes tidak berkonsultasi dengan BKKBN? Aneh bin ajaib. 4. Etis-filosofis Siapa yang berhak menentukan kompetensi suatu profesi? Lebih spesifik lagi, apakah PB-IDI/dokter berhak menentukan kompetensi bidan? Kalau sebagian dokter bilang "bidan tidak boleh pasang KB" dan sebagian lagi bilang "bidan boleh pasang KB" (seperti saya), pendapat dokter mana yang akan didengar? Kenapa? Lalu, kenapa tidak berlaku sebaliknya? Bidan sudah menolong persalinan sebelum profesi dokter ditemukan, bagaimana kalau bidan bilang melayani persalinan bukanlah kompetensi dokter? Untuk menjadi bahan renungan. http://thejakartaglobe.com/news/indonesias-family-planning-program-falling-apart\ /303754 Panji |
Fri Apr 9, 2010 5:56 pm
"hadisoemartopanji" <hadisoemartopanji@...>
hadisoemarto...
 Offline
 Send Email
|
| Author | Sort by Date | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hadisoemartopanji hadisoemarto...
|
Apr 3, 2010 7:48 am |
||||||||||
 Salam Sejawat, - Pasal 10 ayat 2 poin e : "Pemberian imunisasi bayi dalam rangka menjalankan tugas pemerintah." Ini maksudnya imunisasi dasar yang termasuk EPI... |
Julyadharma Wangsa Dh... julyadharma
|
Apr 4, 2010 7:53 am |
|||||||||
Ayo Bidan segera kuasai kompetensi yang diberikan oleh Permenkes, bantu dokter menyehatkan rakyat Indonesia. Jangan ikuti rebutan "lahan" di kedokteran antar... |
dr. Kadarsyah akadarsyah
|
Apr 4, 2010 10:28 pm |
|||||||||
Yth dr Panji Perlu dicermati dalam Pasal 12 yg kutipannya sbb Pasal 12 Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan sebagaimana dimaksud... |
ratri lina ratri_s_lina
|
Apr 9, 2010 3:25 pm |
|||||||||
Terima kasih Dr Lina, saya baru mengerti kenapa menurut teman saya di depkes Permenkes ini masih akan direvisi. Apa benar alasan PB IDI hanya supaya "praktik... |
hadisoemartopanji hadisoemarto...
|
Apr 9, 2010 10:51 pm |
|||||||||
Sudahlah Bung. Tahun 2015 India dipastikan ke bulan. Masak kita masih urusan remeh-temeh bidan boleh pasang IUD atau tidak. Intinya adalah rakyat tertolong... |
dr. Kadarsyah akadarsyah
|
Apr 9, 2010 11:08 pm |
|||||||||
Silakan berjualan di web Primkop-IDI disitu akan dibuatkan TOKO, syarat: 1. Anggota Primkop-IDI 2. Seleksi barang oleh Pengurus Primkop-IDI. 3. Harga untuk... |
dr. Kadarsyah akadarsyah
|
Apr 10, 2010 1:17 am |
|||||||||
Kepada Yth dr Panji Istilah supaya praktik dokter lebih memasyarakat sebenarnya hanyalah bahasa halus dari saya pribadi. Sebenarnya alasan yang lebih mendasar... |
ratri lina ratri_s_lina
|
Apr 11, 2010 12:45 am |
|||||||||
Yth Dr Lina, Terima kasih atas tanggapannya. Barangkali supaya tidak berkepanjangan perbincangan dua arah di milis, saya jadikan posting ini yang terakhir... |
hadisoemartopanji hadisoemarto...
|
Apr 11, 2010 3:11 am |
|||||||||
halo rekan-rekan Kita nggak mungkin bisa maju dengan menghambat orang lain. Jangan takut kompetisi selama masih sportif. Bidan & perawat pun bukan kompetitor... |
Billy yahrapha 
|
Apr 11, 2010 3:29 am |
|||||||||
Sepakat dengan Dr. Billy. Yang dilihat haruslah komptensi, bukan wewenang yang didasarkan kepada ijasah saja. Yang perlu diatur kemudian adalah kompetensi, dan... |
kmjp47@...
|
Apr 11, 2010 3:40 am |
|||||||||
Yang penting rakyat tertolong oleh yg kompeten bukan ponari. Jangan rebutan lahan dokter spesialis umum bidan perawat kasian rakyat. Kalau mau sejahtera... |
kadar@... akadarsyah
|
Apr 11, 2010 4:31 am |
|||||||||
Coba bung Kadar, obrak juga tuh Ponari modern yang namanya TCM, asli kebal, baik UUPK maupun MKKI dlsb tidak mampu menyentuhnya. Pripun Mas??? Yah, saya kira... |
erness@...
|
Apr 11, 2010 4:52 am |
|||||||||
Betul. Dokter yg sekolah lama mesti kaya negara maju penghasilan pas2an. Tcm ponari dkk bebas dg standar aturan Jaman batu... |
kadar@... akadarsyah
|
Apr 11, 2010 6:40 am |
|||||||||
Yth dr. Ratri Intinya pendapat Ts sangat saya dukung, saya merasakan kinerja paramedis seharusnya dikembalikan kembali kearah yg lebih spesifik. Tidak... |
suparto wibowo supartobrebes
|
Apr 11, 2010 11:49 am |
|||||||||
Mudah-mudahan semua aturan itu tidak ujung-ujungnya duit. Perhatikan: 1. Dokter spesialis berpraktik seperti dokter umum, tetapi berpapan spesialis dan... |
kmjp47@...
|
Apr 9, 2010 10:52 pm |
|||||||||
| sumber | |||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar